Search

SBY: Belum Saatnya Demokrat Bicara Pilpres 2019

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengaku belum memikirkan persiapan partainya untuk Pemilihan Presiden 2019. “Belum saatnya berbicara tentang capres dan cawapres. Belum saatnya bicara dengan partai-partai mana kami berkoalisi, belum,” kata SBY dalam acara pengukuhan Komando Tugas Bersama pemenangan Pemilu 2019 Partai Demokrat, Sabtu, 17 Februari 2018. Meski begitu, ia menekankan agar semua kader dari tingkat DPP, DPD, DPC sampai anak…

Read More

Yusril: PBB Selalu Dipersulit Ikut Pemilu

Partai Bulan Bintang (PBB) menjadi salah satu partai yang tidak lolos sebagai partai peserta Pemilu 2019. Sebab, syarat  keanggotaan di Kabupaten Manokwari Selatan, Provinsi Papua tidak terpenuhi. Atas keputusan itu, Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihaknya meminta Bawaslu untuk memediasi antara PBB dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat mengenai persoalan di Manokwari Selatan tersebut. Dia mengemukakan, pihaknya sudah…

Read More

Pilkada, Calon Janji Kasih Uang Rp1 Triliun untuk Pesantren

Calon gubernur Jawa Barat TB Hasanudin menjanjikan akan memberikan dana khusus untuk pengembangan pondok pesantren di daerah itu. “Jika saya jadi gubernur Jawa Barat, pondok pesantren akan disediakan Rp1 triliun agar lebih berkembang,” ujarnya dalam kampanye di Kabupaten Purwakarta, Sabtu, 17 Februari 2018. Menurut Hasanudin, penyediaan dana itu diharapkan dapat membantu meningkatkan pengembangan pesantren, sehingga bisa setara dengan lembaga pendidikan lainnya. “Mencetak…

Read More

PBB dan PKPI Bakal Layangkan Gugatan ke Bawaslu

Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan sebanyak 14 partai politik yang lolos verifikasi dan berhak menjadi peserta Pemilu 2019. Dua partai yaitu, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos lantaran tidak memenuhi syarat. Merespons penetapan itu, kedua partai tersebut kompak hendak melayangkan gugatan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), agar tetap bisa menjadi peserta dalam Pemilu…

Read More

Kepada Pak Dirman Petani Tembakau Keluhkan Turunnya Produksi

Para petani tembakau mengeluhkan penurunan produksi tembakau dalam lima tahun terakhir. Sulitnya memperoleh pupuk menjadi salah satu sebab merosotnya produksi. Keluhan para petani tembakau itu disampaikan kepada calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 2, Sudirman Said, saat mengunjungi sentra petani tembakau di Desa Ngaditirto, Selopampang, Temanggung, Jawa Tengah, Sabtu 17 Februari 2018. Kepada Pak Dirman, para petani berharap bila mantan…

Read More

Nasdem Merasa Belum Pantas Ajukan Cawapres Jokowi

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago mengatakan di partai pendukung Joko Widodo, belum ada pembicaraan soal siapa pendamping Jokowi di Pemilihan Presiden 2019. Sementara pihaknya masih berupaya meyakinkan masyarakat memilih Jokowi. “Hari ini belum ada pembicaraan tersebut di partai yang memang mendukung Pak Jokowi. Yang masih kita lakukan bagaimana Pak Jokowi bisa ditingkatkan elektabilitasnya dan masyarakat betul-betul yakin Pak…

Read More

PBB dan PKPI Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu 2019

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan hasil verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta pemilu 2019 hari ini, Sabtu 17 Februari 2018. Dari total 16 partai yang telah dilakukan verifikasi, dinyatakan ada dua partai yang tidak lulus atau tidak memenuhi syarat. Dua partai itu yakni Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PBB disebutkan tidak memenuhi persyaratan keanggotaan…

Read More

Partai Nasdem: UU MD3 Ibarat Buruk Muka Cermin Dibanting

Pengesahan revisi Undang-undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) mendapat penolakan dari Fraksi Partai Nasdem dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago menyebut penolakan ini juga sejalan dengan instruksi dari DPP Nasdem. “Kalau di Nasdem itu kan keputusan-keputusan politik, selain fraksi, DPP juga kita selalu laporan. Ada informasi begini, kita sharing ke DPP. Perintah DPP menolak. Kami…

Read More

Formappi Sebut Pasal Penghinaan DPR Tak Sesuai Reformasi

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menilai, kemunculan Pasal 122 huruf k dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (MD3), tidak sesuai dengan era reformasi. Pasal itu berpeluang menjadi pasal karet untuk membungkam kritikan dengan dalih dianggap penghinaan. “Tentu terkejut sekali. Ada pasal yang seharusnya itu ada di era otoritarian tapi muncul…

Read More

Polemik UU MD3, Pasal Penghinaan Presiden Saja Belum Diputus

Keputusan DPR yang mensahkan revisi Undang-Undang MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) masih menuai pro dan kontra. Anggota DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengatakan fraksinya sudah menolak revisi ini ketika masih pembahasan di Badan Legislasi. “Ini bermula dari tim Panja di Baleg DPR yang membahas UU MD3. Kebetulan saya anggota Baleg, tapi bukan anggota Panja. Ketika di…

Read More