Chat with us, powered by LiveChat
Search

Jokowi & Prabowo Sama-Sama Tak Permasalahkan Caleg Eks Koruptor

Korupsi menjadi salah satu topik yang dibincangkan dua pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2019 dalam debat pertama yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/01). Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga memperdebatkan tiga topik lain menyangkut persoalan hukum, HAM, dan terorisme.

Jokowi dan Prabowo menyuguhkan argumen yang berbeda dalam penyampaian visi misi, terutama soal strategi terbaik untuk menanggulangi korupsi.

Jokowi lebih normatif: kembali ke penegakan hukum yang tegas serta tanpa pandang bulu. “Kita harus menguatkan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) serta menguatkan sinergi KPK dengan lembaga lain seperti Kejaksaan dan Kepolisian,” katanya.

Durasi waktu membuat Jokowi tidak bisa memberi penjelasan yang lebih banyak. Namun ide besarnya serupa dengan yang disampaikan Direktur Komunikasi Politik Tim Pemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong, kepada Tirto pada Rabu (16/1/2018).

Usman mengatakan Jokowi telah merealisasikan kebijakan penguatan KPK, misalnya dengan diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang tim nasional pencegahan korupsi. Jokowi juga beberapa kali meningkatkan anggaran operasional KPK serta menambah jumlah penyidik.

Prabowo pertama-tama berpendapat bahwa korupsi bisa diberantas dengan kuatnya para penegak hukum, yakni hakim, jaksa, dan polisi. Jika para pejabat ini bisa menunjukkan kinerja yang baik, katanya, maka integritasnya tidak akan diragukan.

Ia kemudian menjelaskan bahwa akar dari korupsi di kalangan pejabat adalah karena pejabat tidak digaji dengan baik, sehingga mereka mudah tergoda oleh tawaran koruptor atau bertindak korup. Dengan kata lain, jika menjadi presiden, ia akan meningkatkan gaji pejabat negara ke dalam taraf yang lebih “hebat”.

Prabowo bak sedang mengulang janji empat tahun lalu, saat bersama Hatta Rajasa bertarung di perhelatan pilpres 2014. Lawannya juga Jokowi, yang berpasangan dengan Jusuf Kalla. Saat itu Prabowo mengungkap gagasan menaikkan gaji pejabat pemerintah dan penegak hukum sebagai jalan untuk memberantas korupsi.

Para pengamat telah mengkritiknya sebagai gagasan yang tidak tepat, dan kini pun masih dinilai demikian.

Tapi, gagasan itu sebenarnya tak cuma tercetus dari kubu Prabowo. Pada awal Desember 2018, misalnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkap rencana menaikkan gaji kepala daerah untuk mencegah korupsi.

Tirto sebelumnya pernah meminta pendapat dosen Administrasi Publik Universitas Indonesia, Defny Holidin, terkait isu itu. Defny tidak setuju dengan ide Sri Mulyani. Ia mengatakan korupsi kepala daerah disebabkan oleh faktor yang lebih kompleks dari sekadar urusan perut.

Pertama, korupsi adalah soal aturan yang tidak sinkron dengan aturan lain. Kedua, korupsi juga didorong oleh mahalnya biaya politik untuk jadi kepala daerah di Indonesia. Politisi tak berintegritas yang terpilih, ujarnya, akhirnya memanfaatkan jabatan untuk mengembalikan biaya kampanye yang mahal.

Poin kedua yang disampaikan Defny menjadi persoalan yang mesti diurai Jokowi dan Prabowo dalam sesi ketiga debat pilpres malam Kamis lalu. Jokowi lagi-lagi mengeluarkan jawaban yang normatif: “Rekrutmen mesti berbasis pada kompetensi, bukan nepotisme, atau kekayaan.”

Menurut Jokowi perlu ada penyegaran dalam sistem kepartaian di Indonesia. Ia tidak menjelaskan secara rinci penyegaran seperti apa yang dimaksud. Namun penyegaran tersebut, ia katakan, akan membuat biaya pemilu lebih murah sekaligus menekan praktik politik uang, suap, atau korupsi.

Untuk lebih meyakinkan khalayak, Jokowi bercerita bagaimana dulu ia hanya mengeluarkan modal yang kecil saat maju di pemilihan walikota Solo (memenangi dua kali pertarungan). “Di (Pilgub) Jakarta juga tidak keluar uang. Pak Prabowo tahu soal itu. Prosesnya memang panjang, bisa dimulai dari relawan.”

Untuk menjawab isu biaya politik yang mahal, Prabowo lagi-lagi mengulang retorika jelang pilpres 2014. Ia berkata perlu ada peningkatan gaji pegawai pemerintahan agar biaya kampanye bisa terpotong. Ia mengklaim gubernur di Indonesia kini hanya digaji Rp8 juta, sementara wilayah pemerintahannya luas, dan APBD-nya besar.

Prabowo memandang birokrat korup karena merasa gajinya belum mengamankan hidup di masa depan, sehingga si birokrat mudah tergoda tawaran pihak swasta “untuk bertindak di luar kepentingan rakyat”.

Pada debat ketiga Pilpres 2014, saat ditanya dari mana ia akan membiayai kenaikan gaji itu, Prabowo mengatakan sumbernya dari pengolahan sumber daya alam (SDA) yang melimpah. Persoalannya, kata sang mantan Danjen Koppasus, kekayaan SDA Indonesia “bocor”, sehingga hanya bisa dinikmati segelintir warga negara.

“Bocor” jadi semacam cap dagang Prabowo karena bekas danjen Kopassus tersebut waktu itu mengucapkannya sebanyak 10 kali selama debat pilpres ketiga, demikian catat arsip Kompas.

Pada debat pertama Pilpres 2019, Prabowo masih mengeluarkan retorika kebocoran yang sama namun tanpa menyebut kata “bocor” itu sendiri. Ia berjanji akan memperbaiki kualitas hidup birokrat dengan menaikkan tax ratio minimal 16 persen, sehingga negara akan mendapat untung sebesar Rp60 miliar.

“Kalo sudah begitu tapi masih korupsi, ya akan kita tindak setegas-tegasnya. Misalnya ditempatkan di pulau terpencil untuk nambang pasir sebanyak-banyaknya. Kalo sudah sejahtera, awasi dengan baik. Perkuat KPK di daerah, tambah anggarannya.”

Jokowi tidak setuju. Ia menyebut gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) sudah “cukup”, berikut dengan tunjangannya. Ia lebih menyarankan perampingan birokrasi dan pemberlakukan “merit system”. Ia turut mencantumkan pentingnya mutasi sesuai kompetensi, integritas, dan prestasi, sembari dilakukan pengawasan internal yang kuat.

Perdebatan soal korupsi  hampir seluruhnya dilahap oleh para capres. Ma’ruf tidak membuka suara meski Jokowi beberapa kali menyisakan sedikit waktu. Sementara Sandiaga hanya memberi komentar singkat. Baik yang normatif seperti “kita pastikan tidak ada korupsi”, hingga yang teknis namun tidak dielaborasi lebih lanjut seperti “benari pencatatan aset negara”.

Infografik CI Caleg Koruptor

Bagian paling menarik selama debat adalah pada sesi tanya-jawab. Jokowi bertanya pada Prabowo soal para politisi Partai Gerindra yang maju di pertarungan calon legislatif (caleg) namun juga berstatus sebagai mantan narapidana kasus korupsi. Jokowi mendasarkan argumennya pada data Indonesian Corruption Watch (ICW).

Awalnya Prabowo mencoba berkelit dengan bilang belum mendapatkan data ICW. Ia mengatakan partainya tetap mengadakan seleksi, dan menyilakan kubu Jokowi untuk melapor ke pihak berwajib jika memang ada kadernya yang bermasalah. Kasus korupsi berjamaah di daerah, katanya, banyak juga yang dilakukan politisi lintas-partai.

“Jangan kita saling menuduh soal partai masing-masing. Saya jamin Partai Gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar-akarnya. Kalau ada anggota Gerindra yang korupsi? Saya yang akan masukkan ke penjara!” nadanya meninggi.

Jokowi belum puas. “Mohon maaf, Pak Prabowo. Saya tidak menuduh partai bapak korupsi. Jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor yang bapak calonkan sebagai caleg. Itu ada datanya di ICW, dan yang tanda tangan pencalegan itu ketua umumnya.”

Jawaban Prabowo, yang terdengar lebih pasrah, membuat Hotel Bidakara riuh rendah.

“Saya kira kita akan pelajari. Ini kan demokrasi, pak. Kita umumkan saja nama-namanya (caleg mantan koruptor), nanti rakyat juga enggak akan pilih. Kalau yang kena kasus kan sudah melalui proses, sudah dihukum, hukum (aturan) juga mengizinkannya maju lagi.”

Puncaknya adalah apa yang keluar dari mulut Prabowo selanjutnya. “Dia kan mungkin punya kelebihan-kelebihan lain. Mungkin korupsinya juga tak seberapa. Tapi kalau merugikan rakyat sampai triliunan, itu saya kira harus dihabiskan di Indonesia ini.”

Di momentum ini Jokowi seakan meraup poin telak untuk memenangkan debat.

Tapi apa yang disampaikan Prabowo juga perlu digarisbawahi, terutama bagian “hukum juga mengizinkannya (caleg mantan koruptor) maju lagi.

Mengapa? Sebab Jokowi juga tidak mendukung rencana KPU yang ingin melarang mantan narapidana kasus korupsi maju sebagai caleg.  

Mengutip laporan Tirto pada akhir Mei 2018, Jokowi tak mempermasalahkan keputusan DPR dan Bawaslu yang menolak rencana KPU. Kepada wartawan di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka (UHAMKA) di Ciracas, Jakarta, Jokowi menyebut alasannya karena berkaitan dengan hak yang dijamin konstitusi.

“Ya itu hak ya. Itu konstitusi (yang) memberikan hak. Silakan KPU menelaah. Bagi saya itu hak seseorang untuk berpolitik. KPU bisa saja membuat aturan, misalnya boleh ikut tapi diberi tanda ‘mantan koruptor’,” ujarnya.

Sikap Jokowi saat itu menuai kritik keras dari pegiat anti-korupsi di Indonesia. Serangannya di debat pilpres pertama kemarin juga bisa dibilang mentah. Sebab, dalam isu caleg bekas koruptor, Jokowi dan Prabowo tak memperlihatkan perbedaan yang mendasar.

Berita Yang Terkait

Leave a Comment